10 Langkah Mudah Mewujudkan Program Hunian Universal Tanpa DP, Tanpa Bayar Untuk Timses Tuan Anies Baswedan Yang Mulia

Hans David
Follow Me:

Hans David

Jurnalis & Affiliate Blogger at HansDavidian.com
Wartawan yang di waktu senggangnya mencari extra income lewat affiliate marketing. Dapatkan info gratis cara saya mendapatkan Rp 420,000 lewat 2 tweet iseng-iseng berhadiah di sini.
Hans David
Follow Me:

Saya sebenarnya sudah cukup sering membahas soal program hunian universal dari tuan Anies Baswedan atau lebih dikenal dengan DP 0 di saluran media sosial saya di Twitter.

Intinya sih saya berpendapat bahwa program DP 0 ini tidak tepat untuk diaplikasikan jika tujuannya untuk memberikan hunian bagi masyarakat miskin Jakarta.

Seperti bisa dilihat di link artikel resmi relawan Anies Baswedan ini, program DP 0 ini di pemaparan masalahnya adalah bahwa “Saat ini hanya setengah penduduk DKI (51%) ini yang punya properti sendiri (rumah/hunian vertikal). Penduduk yang tidak memiliki rumah tersebut terkonsentrasi pada 40% masyarakat termiskin. Kepemilikan rumah (papan) penting karena merupakan salah satu kebutuhan pokok selain sandang dan pangan”.

Jadi cukup jelas masalah yang ingin diatasi adalah bagaimana membuat 40% penduduk termiskin di Jakarta memiliki hunian.

Akan tetapi setelah dibaca lebih lanjut, saya melihat bahwa program DP 0 ini tidak menjawab isu hunian buat orang miskin. Bahkan program DP 0 ini tidak sesuai dengan namanya karena faktanya DP-nya bukan 0.

Kenapa? Karena ada persyaratan untuk mencicil DP sebesar Rp 2.3 juta per bulan untuk 6 bulan berturut-turut. Kalau sudah ada cicilan sebesar Rp 2.3 juta di bulan pertama saja, kok bisa dinamakan jadi program DP 0?

Logika matematikanya begini: kalau DP itu 0 rupiah dan dibagi 6 bulan untuk cicilan maka 0 dibagi 6 berapa? Ya 0 jumlahnya bukan Rp 2.3 juta.

Kalau dengan skema di atas, maka itu adalah program DP Rp 13.8 juta yang bisa dicicil selama 6 bulan. Saya harap sampai sini cukup jelas dan kalau kamu belum bisa mengerti juga, ada baiknya tidak usah melanjutkan membaca postingan ini karena untuk logika matematika sederhana saja kamu mengalami kesulitan.

Masalah yang kedua adalah dengan cicilan Rp 2.3 juta per bulan, maka sudah pasti 40% masyarakat termiskin Jakarta tidak bisa menikmati program ini. Segmen termiskin bahkan untuk makan sebesar Rp 15,000 sehari saja sudah pas-pasan hidupnya apalagi dituntut menabung sebesar Rp 2.3 juta selama sebulan untuk cicilan rumah.

Kemampuan menabung sebesar Rp 2.3 juta sebulan itu ada di kelompok kelas menengah yang berpenghasilan minimal Rp 7 juta sebulan. Kalau pemaparan masalahnya adalah 40% masyarakat termiskin tidak memiliki hunian, kenapa solusinya hanya bisa diaplikasikan ke golongan kelas menengah ke atas? It’s like going to the doctor saying that you have some problems with your tummy and then the doctor gives you a pill and say “Take this pill. It is good for your dick”. Gak nyambung antara masalah dan solusi.

Jubir dan para anggota timses Anies pun selalu menunjukkan inkonsistensi ketika menjelaskan program DP ini di media sosial. Ada yang bilang ini untuk kelas menengah dan untuk kelas bawah programnya “urban renewal” (which basically means penggusuran seperti di Kalijodo kalau berdasarkan arti urban renewal yang sebenarnya), ada yang bilang bahwa program ini memang untuk masyarakat miskin juga tapi ketika ditanya aplikasinya bagaimana kalau cicilannya sebesar itu malah memohon ide dari penanya dan lain sebagainya.

Lalu beberapa hari ini berseliweran gambar ini di twitter timeline saya:

Dari judul acaranya sudah menunjukkan tendensi dari timses Anies untuk menghindar menjawab pertanyaan yang paling mendasar untuk program ini: apakah program ini realistis untuk diaplikasikan pada 40% masyarakat termiskin Jakarta dengan cicilan Rp 2.3 juta sebulan?

Pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang juga menjadi isu utama pemaparan masalah Jakarta yang disusun timses Anies sendiri. Bukan mungkin atau tidak-nya DP 0 tapi bisa tidak masyarakat miskin menabung sebesar Rp 2.3 juta sebulan untuk mengikuti program ini?

Ada kesan timses Anies selalu menghindar dan tidak pernah menjawab pertanyaan penting di atas. Mungkin karena mereka tidak mau menyatakan dengan jelas bahwa ini cuma terjangkau oleh kelas menengah atas atau entahlah apa alasannya.

Masalah utama yang saya lihat adalah ketidakadaan garis ideologis yang jelas di sini. Program policy yang disusun tanpa berdasarkan suatu ideologi yang jelas tentu akan selalu inkonsisten dan berubah-ubah tergantung pendengarnya siapa. Kalau pendengarnya masyarakat miskin, maka program menjadi sangat pro-poor. Kalau untuk pengusaha, maka program menjadi sangat pro-capital. Begitu seterusnya.

Anies dan timsesnya selalu berdiri di tengah tanpa pernah ada ketegasan untuk lebih ke kiri atau ke kanan. They want to make everybody happy which is realistically impossible when you want to govern.

Anyway, karena saya orangnya welas asih dan perasa, saya tidak tega melihat timses tuan Anies yang mulia ini selalu kerepotan dan berubah-ubah posisi setiap ditanyain detail programnya oleh netijen yang maha kritis.

Khusus untuk program DP 0, saya di sini akan memberikan paparan yang jelas dan usulan langkah-langkah mudah secara terstruktur agar bagaimana tuan Anies, nantinya kalau terpilih sebagai gubernur, bisa mewujudkan bukan hanya DP 0 untuk hunian tapi bahkan masyarakat termiskin dan seluruh penduduk Jakarta tidak perlu bayar sama sekali untuk memiliki tempat tinggal.

Ya, rumah gratis untuk semua. Sebuah program hunian universal tanpa DP, tanpa cicilan, tanpa bayar untuk timses tuan Anies.

Pemaparan ini akan sangat panjang karena saya akan menceritakan tentang asal muasal property ownership dari awal mula sejarah sehingga konsekuensi logis dari langkah-langkah yang nantinya perlu diambil tuan Anies akan terlihat jelas. Jadi saya berharap siapapun anggota timses tuan Anies yang membaca ini mempunyai kekuatan cukup untuk membaca tulisan panjang dan mengambil intisarinya.

1 Comment

Leave A Response

* Denotes Required Field